Pemerintah Gagal Capai Target

KUTA, KOMPAS.com – Indonesia gagal memenuhi target yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni mengubah standar akuntansi seluruh laporan keuangan dan penganggaran dari sistem yang berbasis kas menjadi berbasis akrual.

Perubahan standar itu akan mengarahkan pada pelaporan keuangan negara yang jauh lebih lengkap, karena semua hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah akan termaktub di dalam laporan keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, serta APBD.

“Target perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual ini ditetapkan pada akhir tahun 2008. Ini memang tidak mudah. Akibatnya, hingga akhir 2008 belum dapat dipenuhi,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, Herry Poernomo di Kuta, Bali, Kamis (5/8/2010) usai membuka acara Pertemuan Governmental Accounting Standard Setter antarnegara-negara anggota ASEAN.

Dengan mengubah standar akuntansi ke basis akrual, tidak hanya aliran uang tunai yang tercatat dalam APBN dan neraca, melainkan juga semua risiko keuangan yang mungkin dihadapi pemerintah dalam jangka pendek hingga panjang. Akuntansi berbasis akrual juga mengharuskan mengecekan lengkap terhadap setiap sen uang negara yang telah dikeluarkan.

Sebagai ilustrasi, jika suatu kementerian meminta anggaran untuk membeli bibit ayam pada tahun 2010, maka dia akan diminta melaporkan terlebih dulu anggaran pembelian bibit ayam pada tahun 2009. Kementerian itu harus menjelaskan, berapa banyak bibit ayam yang dibeli tahun 2009, berapa banyak ayam yang tumbuh besar, hingga berapa ayam yang bertelur.

Dulu, ketika pemerintah masih memakai akuntansi berbasis kas, tidak ada pemeriksaan silang seperti itu. Anggaran bibit ayam yang dikeluarkan tahun 2009, akan hangus begitu saja, karena tidak ada yang menanyakan kondisi terakhir dari bibit ayam yang telah dibeli itu.

Atas dasar itu, pemerintah telah mendekati DPR tentang pentingnya akuntansi berbasis akrual tersebut. Atas persetujuan DPR, target perubahan standar akuntansi itu dialihkan ke tahun 2014.

“Atas dasar persetujuan DPR, target tersebut dialihkan ke tahun 2014. Sebab, bukan hanya laporan keuangan pemerintah pusat dan APBN yang harus diubah menjadi berbasiskan akrual, tapi juga laporan keuangan daerah,” ujarnya.

Masalahnya, dari sekitar 500 pemerintah daerah, hanya 10 daerah yang mendapatkan hasil audit yang memuaskan, atau mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kondisi laporan keuangan memprihatinkan, ini perlu perhatian ke depan. Apalagi akuntansi berbasis akrual itu harus diterapkan baik di pusat maupun daerah,” tutur Herry.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s